Sekolah merupakan pilar utama berdirinya suatu negara. Sebagai sarana memajukan suatu bangsa, pendidikan merupakan upaya untuk merancang masa depan generasi. Dalam jangka panjang gagasan pengajaran tidak dapat dipisahkan dari strategi pemerintah. Perubahan kadang-kadang terjadi dan bahkan ekspansi sejauh kualitas, namun dalam perkembangannya ada juga kekurangan yang harus dipertahankan. Permintaan baru dimulai pada tahun 1968-1998 pada masa pemerintahan Soeharto sebagai presiden yang dipersatukan. Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan bersifat sentralistik, atau terpusat. Pada masa Orde Baru, pendidikan dijadikan alat untuk pembangunan ekonomi nasional. Pendidikan dilaksanakan di bawah kekuasaan administrasi birokrasi yang berwibawa. Konsistensi rencana pendidikan diikuti oleh strategi dan kerangka penilaian yang seragam. Ciri-ciri ciri perkembangan pendidikan Indonesia tahun 1965 sampai jatuhnya Orde Baru, undang-undang pembentukan sistem pendidikan nasional sejak tahun 1965 dan pelaksanaannya, perkembangan pendidikan guru Indonesia tahun 1965 sampai jatuhnya Orde Baru, dan dampak historis globalisasi terhadap pendidikan Indonesia menjadi topik utama kajian ini.
Masalah Pokok Pendidikan Indonesia Era Orde Baru
1. Relevansi Pendidikan
Relevansi pendidikan berarti menyesuaikan isi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya manusia yang diperlukan.
Kebijakan ini muncul dalam Pelita I, II, III, IV, dan V, pada awal masa-masa Orde Baru menunjukkan masalah kekurangan tenaga kerja yang terampil.
Pada Pelita I ada upaya untuk memadukan pengeluaran sgp pendidikan dan tenaga kerja yang membawa dampak positif, meski terlihatnya seolah pendidikan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
Namun, ide pendidikan ini mulai menghilang pada Pelita selanjutnya, hal ini didorong oleh adanya anggapan pakar bahwa pendidikan yang enggak relevan bisa menjadi beban pembangunan.
2. Pemerataan Pendidikan
Pada era Pelita I masih banyak masyarakat Indonesia yang buta huruf, sehingga pada masa ini kebijakan khusus pemerintah fokus ke pemberantasan buta huruf.
Sejak Pelita II, pemerataan pendidikan dijadikan sebagai kebijakan pokok, pada masa ini pemerintah memberi instruksi untuk membangun sarana sekolah dasar. Era Pelita III, pelaksanaan Inpres SD sudah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.
3. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Pendidikan Kejuruan
Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan dilakukan lewat sertifikasi hingga pengembangan inovasi pembelajaran dan disiplin ilmu.
Pada Pelita V terdapat program pembinaan tenaga kependidikan dan kebudayaan. Pemerintah sadar bahwa mutu pendidikan sangat terkait dengan mutu guru atau pengajarnya.
4. Peningkatan mutu Pendidikan dan Pendidikan Kejuruan
Pada Pelita I dilakukan peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar, peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan, peningkatan perguruan tinggi, pendidikan masyarakat dan orang dewasa.
Pada Pelita II kebijakan diarahkan ke pengembangan sistem pendidikan, lalu pada Pelita III dilakukan pembinaan pendidikan lanjutan tingkat atas.